Bacadong.id – Upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Sukabumi terus menunjukkan hasil nyata. Salah satunya tampak pada pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Nyalindung di Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, yang kini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan kawasan permukiman tangguh bencana.
Kawasan Huntap yang menampung warga terdampak pergerakan tanah tersebut dibangun dengan dukungan dari berbagai pihak: 20 unit rumah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lima unit dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan tiga unit dari Pemerintah Desa Mekarsari. Sinergi lintas pemerintahan ini menjadi bentuk nyata semangat gotong royong dalam memastikan hak hunian layak bagi warga penyintas bencana.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, menyebut bahwa pembangunan Huntap Nyalindung tidak hanya berorientasi pada fisik bangunan, tetapi juga mengedepankan konsep pemulihan berkelanjutan dan ketahanan sosial masyarakat.
“Kami tidak hanya membangun rumah baru, tetapi membangun kembali harapan. Prinsip kami adalah build back better — membangun kembali dengan lebih baik, lebih kuat, dan lebih berdaya,” ujar Sendi saat mendampingi Bupati Sukabumi Asep Japar meninjau kawasan Huntap, Senin (3/11/25).
Menurut Sendi, seluruh proses pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan matang, mulai dari kajian geoteknis, tata letak kawasan, hingga penyediaan akses infrastruktur dasar seperti air bersih dan drainase. Disperkim juga mendorong penyediaan ruang terbuka hijau serta fasilitas umum agar lingkungan tetap nyaman dan sehat.
Lebih dari sekadar proyek fisik, kawasan Huntap Nyalindung diharapkan menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat dalam mengelola hunian pascabencana secara mandiri dan berkelanjutan.
Sendi menekankan pentingnya peran aktif masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan tempat tinggal mereka.
“Kunci keberlanjutan Huntap ada di partisipasi masyarakat. Pemerintah hanya bisa membangun, tetapi keberlanjutan ada di tangan warga. Jika dijaga bersama, kawasan ini bisa menjadi contoh bagaimana relokasi bisa tumbuh menjadi permukiman yang aman, indah, dan produktif,” tambahnya.
Selain membangun hunian, pemerintah juga memperhatikan aspek kepastian hukum bagi penerima manfaat. Melalui Disperkim, warga difasilitasi untuk memperoleh Surat Keputusan Nilai Jual Objek Pajak (SK NJOP) sebagai dasar legalitas dan pengakuan kepemilikan atas hunian baru mereka.
Dengan desain rumah yang adaptif terhadap kondisi geografis dan konsep tata ruang yang terencana, Huntap Nyalindung menjadi salah satu model kawasan relokasi yang memperhatikan keseimbangan antara keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan.
“Kami ingin kawasan ini menjadi contoh praktik baik pemulihan pascabencana. Nyalindung bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengembangkan hunian tangguh berbasis kolaborasi dan gotong royong,” tutup Sendi.
